Fiksi

Arus Tengah

Arus Tengah

Suatu ketika di tahun 2002….

MALAM ini, LPM Pabelan tampak lengang. Padahal, biasanya markas jurnalis sekolahan itu selalu bising. Biasanya, banyak reporter yang berseliweran menginput berita, redaktur yang ribut membicarakan headline, layouter yang ngomel lantaran komputer yang sering ngadat, redpel yang tak berhenti mendengus gara-gara liputan sering telat, pemred yang jaim-nya minta ampun, atau sekadar tukar data dan informasi bagi kru yang telah lewat order job-nya.

Tapi, malam ini benar-benar berbeda. Maklum, kampus tengah benar-benar mencekam. Belakangan, muncul gerakan anti-militerisme kampus yang diembuskan oleh FBM (Forum Bersama Mahasiswa). Diduga, FBM kecewa pada Resimen Mahasiswa (Menwa) karena kesewenang-wenangan mereka terhadap Mahasiswa Pencinta Alam (Malimpa).

Untuk menuntut perilaku Menwa yang menurut FBM telah kelewatan, diinisiasilah gerakan pembubaran Menwa dengan bungkusan isu, anti-militerisme kampus. Awalnya, gerakan ini masih tertib dan terkontrol, tapi lama kelamaan menjadi tidak terkontrol dan chaos. Anarki pun di mana-mana.

Lebih lanjut, semua UKM baik fakultas maupun universitas ‘dipaksa’ berpihak. Rata-rata, banyak yang mendukung FBM ketimbang Menwa. Entah karena paksaan, data obyektif, atau sekadar kedekatan personal, praktis sebagian besar anggota Kama (Keluarga Mahasiswa) UMS bergabung untuk membersihkan kampus UMS dari militerisme. Isu ini bahkan direspons pesat oleh media-media nasional, baik cetak maupun elektronik. UMS pun ditekan Muhammadiyah untuk segera menyelesaikan persoalan ini, dan kalau perlu, menjadikan meja hijau sebagai alternatif.

***

Walau sedikit tegang, aku paksakan juga kakiku berjalan mendekat ke titik-titik konflik. Sebab, bagaimanapun Pabelan harus terlibat dalam konstelasi ini, walau kondisi sangat sulit. Aku masih ingat persis, sewaktu FBM mendatangi Pabelan untuk meminta dukungan, Taufan, Pemred Pabelan, menyatakan penolakannya dengan tegas.

“Pabelan itu pers. Jadi, tidak mungkin Pabelan turut dalam konflik ini. Pabelan itu independen.”

Pfuh… mantap juga Pemredku. Tak salah kalau selama ini aku mendamba banyak hal padanya. Dalam kondisi menegangkan dan dominasi yang sebegitu kuat, ia tetap berani berpegang teguh pada independensi media. Ya, sampai kapan pun, media tidak akan terlibat dalam politik praktis secara formal-organisatoris.

Kulihat, di pusat Griya Mahasiswa banyak mahasiswa sedang berkumpul membicarakan isu lanjutan, akses baru, pendukung baru, prediksi gerakan, atau sekadar kumpul-kumpul agar tampak solid. Ya, gerakan ini semakin membesar saja, dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Kedua belah pihak sama-sama merasa kuat, tanpa ada upaya jalan damai. Ketika itu, aku pun bercakap-cakap seperlunya untuk menggali data hingga ke hal-hal personal ‘barisan berani mati’ FBM.

Setelah itu, aku datangi Taufan, sang Pemred.
“Pan, kondisinya tambah parah saja. Ngga ada yang mau ngalah. Sama-sama merasa benar,” kataku mengawali pembicaraan.

“Oya? Kemarin aku kumpulin data-data militerisme dari internet. Aku punya SK bersama tiga menteri (SKB) tentang Menwa sebagai Cadangan Nasional (Cadnas),” timpal Taufan membinarkan mataku.

Kalau untuk urusan ini, ia memang selalu menawan. Belum lagi aku bergerak, ia telah kumpulkan data-data pendukung.

“Oke. Masalahnya, itu militerisme betul, ga? Militerisme kan paham. Artinya, ia memang memiliki dasar gerakan atau nilai-nilai yang diyakini,” argumenku berbaur menyongsong panel singkat keredaksionalan ini.

Belum sempat terjawab, Arif Pribadi, Pemimpin Litbang Pabelan datang sesuai harapan.

“Lama amat, Pak De. Kampus semakin galak,” sapaku singkat.

“Sori, nyari pinjaman motor dulu,” jawab Arif Pribadi seadanya.

“Kita langsung saja,” susul Taufan tak berlama-lama.

Ia pun melanjutkan dekripsi persoalan yang belum maksimal, “Dulu Menwa dibutuhkan sebagai Cadnas, ketika suatu saat negara diserang tiba-tiba. Nah, sekarang, masih relevankah konsep ini? Soalnya, bela negara itu perlu. Keluargaku militer semua, lho.”

Aku tersenyum. “Kalau kamu gimana, Rif?” tanyaku ke Pemimpin Litbang Pabelan yang punya naluri kebapakan tinggi itu.

“Kalau aku sih yang penting Pabelan tidak memihak. Kita mesti tegaskan eksistensi kita sebagai institusi yang dapat memberikan tawaran solusi, bukannya malah memperkeruh konflik,” tutur Litbang andalanku.

“Ini tentang demokrasi kampus. Semua berhak beraktivitas, asalkan ada payung hukumnya. Jadi, menurutku, pihak yang paling bertanggung jawab pada konflik ini adalah rektorat. Semua aturan kemahasiswaan kan ada atas restu rektorat. Payung hukum UMS ada dalam kewenangan rektorat. Kita bawa isunya ke pertanggungjawaban rektorat terhadap demokratisasi kampus aja,” usulku agak menekan.

“Trus, biar kita tidak tampak membela salah satu pihak, gimana?” tanya Arif.

“Demokrasi kan mensyaratkan pluralisme. Isu besarnya, pluralisme gerakan mahasiswa,” jawabku.

“Setuju. Kita juga ulas kronologi, pemahaman dua kubu, dan menawarkan solusi segera… dengan kepala dingin,” Taufan menyempurnakan semuanya.

Dan terbitlah Pabelan Pos ber-head line… Demokratisasi Kampus.