Analisis Media

Ideologisasi Pabelan

Ideologisasi Pabelan

Tulisan ini menjadi bagian dari buku berjudul ‘Ada Kata di Setiap Masa Kita’ terbitan LPM Pabelan 2016 bekerja sama dengan Yayasan Mentari dalam rangka Milad ke-39.

Menulis autobiografi sedikit berbeda, karena berlaku surut. Kisah yang disampaikan tentu saja dipenuhi reduksi, karena biasanya, seseorang cenderung merasa dirinya lebih benar ketimbang orang lain. Meski demikian, menuliskan sejarah diri sendiri tetap saja berkelindan dengan akurasi terbaik, karena dimaktubkan dalam sajian orang pertama.

Tulisan saya tentang ideologi Pabelan, atau saya biasa menyebutnya dengan Nilai Dasar Identitas Pabelan (NDIP), sangat subyektif dan merupakan cerminan keilmuan saya yang sedikit. Tanpa ragu, saya memohon maaf sebesar-besarnya bila tulisan saya dirasa tidak layak perkenan.

Semasa bergumul bersama LPM Pabelan (selanjutnya akan saya singkat dengan sebutan Pabelan), saya adalah seorang strukturalis. Saya kurang tertarik dengan teknik penulisan berita, karena bagi saya, berita selalu berawal dari setting isu.

Saya jarang bergaul dengan pimpinan kampus, karena saya sedang menjalankan professional skepticism. Saya bersemangat merakit basis kekuatan, karena saya yakin, aksi perlawanan akan selalu ada.

Sewaktu menjabat Pemimpin Umum Pabelan, saya juga Pimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Salman Al-Farisi, tepatnya Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Anggota (PPA). Bidang PPA bertanggung jawab pada rekrutmen, ideologisasi, dan kaderisasi. Lusinan ideologi terpanggang matang di benak saya, sebagai konsekuensi tugas kepengurusan.

Ketika itu, saya juga baru saja memungkasi kepengurusan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) sebagai Ketua Umum. Bukan hanya mengunyah ekonomi kerakyatan, kapitalisme global menjadi santapan harian saya, hingga ke tulang sumsum.

Saya merasa perlu untuk mengetengahkan semua ini untuk membangun permakluman atas semua perilaku keorganisasian saya selama memimpin Pabelan. Tak sepenuhnya begitu, tapi setidaknya, cara pandang mampu memengaruhi saya dalam mengawal perjuangan pers mahasiswa yang ketika itu, berada di bawah bayang-bayang Eksponen 98, generasi perontok kekuasaan Orde Baru.

Latar belakang kompleks yang seperti menyatu bersama DNA saya kemudian memunculkan ghirah eksperimen saya atas keorganisasian Pabelan. Saya lantas membongkar Konstitusi Pabelan yang menurut saya kurang merepresentasi perjuangan pers mahasiswa. Saya menata mekanisme kerja organisasi dengan sangat kaku dan disiplin tinggi.

Muasal NDIP

Suatu ketika, saya berbincang dengan Pemimpin Redaksi LPM Pabelan, Taufan Husni Mubarraq, menyoal ideologi LPM Pabelan. Sekadar penjelasan jeda, pada zaman itu, semua produk Pabelan digawangi Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred). Para Wapemred dipimpin seorang Pemimpin Redaksi.

Taufan tipe pimpinan optimis. Meski sebagian besar Pabelanis kurang memberi porsi pada ideologi, ia berusaha melayaniku dengan tetap berpikir terbuka. Diskusi awal yang kurang menggigit, karena salah satu referensi yang dikemukakan adalah pendapat Thomas Kuhn yang memperkenalkan ‘paradigma’ sebagai pengganti ideologi. Alasannya, lebih eklektik dan adaptif; tak terlalu kaku.

Meski belum memadai, pembicaraan saya bersama Taufan berhasil menginisiasi gagasan besar dalam diri saya tentang pentingnya ideologi pers mahasiswa, khususnya Pabelan. Saya mulai kesengsem pada Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru karya Daniel Dhakidae tentang peran cendekiawan dalam memantapkan eksistensi rezim Soeharto.

Ringkasnya, menurut saya, Daniel mampu memotret sinergi modal, kekuasaan, kecendekiawanan, dan kebudayaan dalam desain antroposentris yang kemudian berhasil mengukuhkan Orde Baru beberapa dekade dalam memimpin Indonesia.

Alasan yang lebih personal dan penting untuk saya kemukakan bahwa organisasi kemahasiswaan saya yang lain, HMI, memiliki Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang sempat berganti nama menjadi Nilai Identitas Kader (NIK). Bagi kader HMI, NDP adalah landasan ideologis. Saya beranggapan, Pabelan pun membutuhkan hal serupa.

Secara konstitusional, ideologi tidak termasuk dalam AD/ART Pabelan. Ketika itu, saya berharap, NDIP dapat dibahas dalam Musyawarah Kerja (Musker), untuk kemudian disahkan sebagai landasan ideologis Pabelan yang tertera dalam AD/ART Pabelan.

Apabila telah disahkan dalam AD/ART Pabelan, berarti NDIP akan diajarkan secara berkala dengan target-target khusus. NDIP menjadi hal wajib yang harus dipahami setiap anggota baru. NDIP juga dapat menjadi ukuran penting, apakah seseorang adalah Pabelanis tulen atau tidak.

Identitas Pabelan

Lahir pada 9 April 2004, atau beberapa bulan setelah saya demisioner sebagai Pemimpin Umum, NDIP didesain untuk membentuk identitas penulis Pabelan yang memiliki karakter khusus. Saya lebih suka menyebut Pabelanis sebagai ‘penulis’ ketimbang ‘jurnalis’. Karena, alumnus Pabelan tidak harus bekerja di sektor media. Sementara penulis lebih saya maksudkan sebagai penggagas yang progresif, bergerak menjawab zaman, dan memberi kontribusi positif pada realitas.

Pabelan berbeda dengan media umum yang melulu berorientasi profit. Pabelan bergerak berdasarkan nurani mahasiswa untuk membenahi tatanan dunia, dengan dedikasi altruistis. Pabelan mempelajari realitas, menangkap polanya, dan berdiri pada positioning yang dibutuhkan. Pabelan tidak berada pada arus besar zaman yang ia tidak ketahui.

Pabelan tidak menganggap tujuan sebagai segala-galanya. Pabelan mengutamakan proses sebagai puncak manifestasi eksistensi kemanusiaan. Ia menganggap uang hanya sebagai alat tukar, bukan syarat kekayaan yang dituju hampir semua manusia. Ia menganggap kekuasaan hanya sebagai alat berkontribusi, bukan syarat dominasi yang diminati sebagian besar manusia.

Saya kemudian berusaha menyajikan NDIP dalam beberapa materi Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) Pabelan. Tentu saja saya perlu mendorong Pimpinan baru Pabelan ketika itu untuk menghadirkan materi ini, karena memang sebelumnya, belum pernah ada.

Sekali dua kali saya sampaikan, satu dua generasi Pimpinan, NDIP lumayan mendapat respons positif. Meski dirasa sedikit membingungkan, tapi setidaknya, ada kesan kuat tentang pentingnya membangun identitas kepabelanan, tidak hanya dengan ukuran produk. Beberapa tahun setelahnya, saya tidak lagi mendengar, NDIP disampaikan dalam teks aslinya dalam forum ilmiah Pabelan. Mungkin zaman sudah berubah. Sama halnya dengan ketika saya merasa perlu memunculkan NDIP untuk mengubah zaman, dahulu.

Setidaknya, NDIP dapat menjadi pemanis gegap-gempita dunia kepabelanan yang semoga memang berbeda. Bukan hanya berbeda, tapi dibutuhkan. Bukan hanya dibutuhkan, tapi berguna kelak, saat Pabelanis telah menjadi alumnus, dan bersiap bersinergi dengan realitas apa pun. Karena sebenarnya, NDIP adalah doa, mimpi, cita-cita, dan praksis.

Semoga NDIP dapat menjadi ilmu bermanfaat yang abadi dan tak terputus pahalanya. Sebut NDIP sebagai kebaikan, semoga ia tetap menjadi kebaikan. Itu saja.

Berikut NDIP dalam teks aslinya.

NILAI DASAR IDENTITAS PABELAN

Dasar-dasar Eksistensi

Tujuan hidup adalah kebutuhan setiap individu. Tanpa adanya tujuan, manusia menjadi tidak ada. Sebab, di dalam tujuan tersebut termanifestasi fitrah manusia sebagai individu yang merdeka dan bebas. Kenyataan ini memberi arah gerak manusia untuk beraktivitas. Kontribusi dan karya riil manusia adalah wujud dinamisasi keberadaan manusia sebagai makhluk yang eksis (ada). Upaya manusia untuk selalu berkembang dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi adalah fakta rasional akan keberadaan kebebasan manusia. Kalkulasi pikir ini melegitimasi peran manusia sebagai faktor penting dalam kehidupan.

Adanya akal dan nurani adalah bentuk eksistensi manusia yang lain. Dengan akal dan nurani, manusia akan cenderung menuju ke arah kebenaran. Ada fungsi analisis dalam menerjemahkan realitas. Sebab, untuk beraktivitas, manusia akan selalu berupaya memahami aktivitasnya tersebut. Dengan merasionalisasikan realitas, manusia akan berpihak hakiki kepada kebenaran. Tindakan ini adalah bentuk konsekuensi logis dalam berpikir; bukan muncul atas asumsi dogmatis yang irrasional.

Dalam bereksistensi, manusia berhak menentukan arah hidupnya. Sebab pada hakikatnya, manusia dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Manusia akan selalu berusaha untuk menjadi pengubah kondisi. Selain itu, keberadaan manusia dalam berperan tersebut adalah materialisasi tujuan hidup serta kebebasan manusia di dunia. Premis ini bukan berlandaskan pada argumentasi tentang tanggung jawab manusia, tapi lebih pada wujud konsekuensi logis keberadaan manusia sebagai individu yang eksis.

Eksistensi manusia ini mewujud atas dasar kepercayaan manusia akan adanya kekuatan besar di luar manusia yang tidak terbatas. Sebab, pada hakikatnya, selain wujud material, dunia ini juga diisi oleh kekuatan immaterial yang tunggal; tidak jamak. Dedikasi eksistensi manusia akhirnya bermuara pada sikap menerima apa adanya (taken for granted) akan keberadaan REALITAS yang sesungguhnya, yakni TUHAN YANG MAHA ESA.

Tulisan, Penulis, dan Perubahan

Referensi tunggal tentang materialisasi eksistensi dunia dari waktu ke waktu adalah sejarah. Sejarah adalah penjelas fakta keberadaan manusia dan dunia. Dalam sejarah, terdapat nilai-nilai luhur tentang keberpihakan manusia, penerjemahan realitas, kuantitas dan kualitas perubahan, serta cita-cita manusia. Konvergensi realitas yang akumulatif tersebut akhirnya membentuk peradaban, sebuah penggeneralisasian tentang klasifikasi prestasi dan pluralitas manusia.

Suatu masa disebut bersejarah ketika tulisan ditemukan. Tulisan adalah sarana komunikasi tentang keberadaan sejarah. Ada pendeskripsian ilmu (science) dan pengetahuan (knowledge) yang rasional untuk menyatukan bangunan persepsi masyarakat dunia. Dengan bahasa, tulisan mampu dijadikan sebagai rujukan tentang keingintahuan manusia dalam mematerialisasikan dan mempelajari sejarah.

Aktor kunci penciptaan sejarah dalam tulisan disebut penulis atau pemikir (thinker). Dari dialah konfigurasi realitas mampu dibaca publik dalam komposisi yang futuristis. Proses ini menempatkan penulis sebagai individu eksis pembentuk realitas ideal. Rumusan ide adalah kekuatan material mereka dalam mengubah dunia kepada bentuk ideal yang rekomendatif. Idealisme dan materialisme yang saling melengkapi (interaksionisme) itu mewujud dalam pandangan tentang dunia (world view).

Tatanan dunia ke arah perubahan adalah hasil karya para penulis dalam bereksistensi. Komitmen mereka pada perubahan bukan dilandaskan pada egoisme yang tendensius, tapi didasarkan atas konsekuensi logis keberadaan manusia sebagai makhluk yang eksis dan merdeka. Peran rasional mereka dalam membaca realitas adalah bentuk eksistensi yang terus berproses (becoming) menuju REALITAS yang sesungguhnya, yakni KEBENARAN.

Media Massa, Demokrasi, dan Kapitalisme

Untuk mewujudkan tatanan dunia yang akuntabel, transparan, plural, inklusif, emansipatif, serta bervisi kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan, diperlukan komposisi sistem sosial yang seimbang. Lahirnya demokrasi sebagai salah satu gagasan ideal kehidupan yang dicita-citakan manusia adalah bentuk materialisasi pikir manusia tentang komitmen eksistensi bermasyarakat yang didasarkan atas idealitas dunia yang diinginkan manusia.

Selain peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam pemerintahan demokrasi diperlukan pihak tambahan yang berfungsi vital sebagai pengontrol, dan disebut sebagai negara keempat (the fourth state). Lahirlah media massa (pers) dalam komposisi sistem sosial sebagai penyedia data dan fakta yang informatif, edukatif, dan menghibur. Peran ini kemudian dilembagakan dalam bentuk independensi dan objektivikasi analisis yang komprehensif dan utuh (holistic).

Media massa dan demokrasi lahir atas prinsip kapitalisme. Pengakuan kepemilikan pribadi dipilih untuk mengakhiri feodalisme. Dalam beberapa hal, kapitalisme akhirnya diterima sebagai sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Pada konteks media massa, penafsiran gerak laju kapitalisme diseiringkan dengan kontekstualisasi dan relevansi konsepsi atas realitas mutakhir. Berpijak pada sebab ini, sesungguhnya kapital sering dianggap prasyarat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis. Untuk melakukan agenda demokratisasi melalui media massa, diperlukan strategi kapitalistis, tapi tujuan utama tentang alam demokratis adalah konsekuensi yang lebih prinsipiil.

Media Massa, Jurnalistik, Fakta, dan Kebenaran

Jurnalistik adalah syarat mutlak penunjang eksistensi media massa. Syarat ini adalah legitimasi penting masyarakat tentang persepsi mereka akan komposisi realitas yang ditawarkan media massa. Bagaimanapun peran jurnalistik dalam media massa akan melahirkan penilaian yang konklusif atas misi media massa tentang perubahan sosial. Maka dari itu, populis adalah syarat utama dalam penulisan realitas. Populis dapat dikriteriakan detail dengan bahasa yang komunikatif, mudah dimengerti, menyentuh semua lini masyarakat dan dapat merangsang lahirnya kreativitas baru.

Sedangkan kapasitas realitas dapat diukur dengan tampilan fakta yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Fakta harus mencerminkan realitas dan mampu melahirkan prediksi yang futuristis. Fakta harus dirumuskan atas dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi tentang realitas. Fakta harus objektif, investigatif, rasional, komprehensif, dan independen. Kriteria dasar ini yang kemudian disebut sebagai KEBENARAN MEDIA MASSA.

Fungsi media massa yang pertama adalah sebagai sarana informasi. Informasi ini menampilkan fakta yang disarikan atas realitas dan kebutuhan masyarakat. Fakta ini muncul atas dasar adanya ketimpangan dan disharmoni sosial. Keseimbangan adalah skala prioritas utama dalam penyuguhan fakta. Kepentingan menyampaikan ketidakharmonisan ini kepada stakeholders adalah target pemberitaan. Hingga pada akhirnya, ketidakseimbangan sebagai potensi kerawanan sosial dapat dikikis dan digantikan dengan pembagian peran yang akomodatif, aspiratif, dan konsisten pada keadilan.

Fungsi kedua media adalah sebagai sarana edukasi. Misi ini mensyaratkan fakta yang cerdas dan stimulatif. Ada silabus bertahap tentang pembentukan pola pikir masyarakat. Anatomi sosial tentang klasifikasi masyarakat dimatrikulasikan dalam keberpihakan media massa akan terwujudnya masyarakat yang partisipatif, emansipatif, dan demokratis. Hingga pada titik tertentu, masyarakat mampu mewujudkan paradigma yang satu tentang pentingnya perubahan dan lahirlah MEDIA SOCIETY; masyarakat yang sadar akan pentingnya informasi, memiliki sarana untuk mengorganisasikan informasi, memiliki laboratorium ide, dan mampu merekomendasikan tawaran solusi guna terwujudnya perubahan.

Fungsi ketiga adalah sarana hiburan (entertainment). Fungsi ini sekadar syarat penunjang sebagai bentuk penerjemahan realitas dalam masyarakat yang tidak melulu berbicara idealitas peran. Hiburan diposisikan sebagai faktor penunjang yang lebih bersifat psikis, naluriah, emosional, dan imajinatif.

Sebagai kontrol sosial adalah fungsi media massa keempat. Pada fungsi ini desain oposisi adalah kriteria mutlak. Oposisi adalah desain pemberitaan yang selalu menempatkan realitas pada posisi ‘diragukan’, baik validitas maupun pertanggungjawaban nilainya. Dalam implementasinya, realitas yang ada di dalam masyarakat seperti fenomena, adat, kebiasaan, etika, dan kebijakan pemerintah harus selalu diragukan kesahihannya. Akhirnya, dalam pemberitaan dan proses telaah yang dalam (depth analysis) dan bermuara pada tawaran solusi yang prediktif-futuristis.

Media Massa, Politik, Revolusi, dan Nasionalisme

Konsekuensi dari lahirnya negara modern, adalah kecenderungan masyarakat untuk berparadigma negara (state mind). Peran negara dalam melakukan perubahan dianggap dominan. Hal ini dapat dilihat pada kekuasaan negara dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat menentukan pembentukan struktur sosial masyarakat. Dalam desain ini, politik pun akhirnya dinisbahkan sebagai pionir dalam konfigurasi sosial masyarakat.

Lisensi kebijakan pemerintah untuk memprakarsai perubahan yang termanifestasi dalam gerakan politik ini harus selalu diawasi oleh masyarakat dan tidak terkecuali oleh media massa. Kerja sama masyarakat dan media massa ini adalah langkah penyeimbangan peran di dalam sistem sosial. Tujuan besarnya adalah mencegah dominasi dan mengagendakan pemerataan distribusi kebijakan atas dan kepada seluruh elemen masyarakat.

Bila pada kenyataannya tatanan seimbang ini tidak berhasil maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat ada dalam kondisi yang tidak demokratis. Dominasi negara atas masyarakat telah melahirkan ketimpangan sosial yang bermotif kekuasaan dengan tipikal kepemimpinan yang sentralistis dan otoritarian. Pengakuan atas kebebasan individu dan komitmen bermasyarakat telah berganti dengan penindasan dan kezaliman dalam bentuk legitimasi negara.

Revolusi adalah langkah pembenah realitas yang disharmoni. Revolusi dimaknakan sebagai perubahan radikal tatanan dengan muatan motif tentang idealitas peran dan cita-cita masyarakat. Fase awalnya adalah dengan menggagas paradigma bersama tentang keseimbangan. Setelah itu, berhubungan dengan penentuan stakeholders yang akan menyukseskan misi masyarakat tersebut. Fase ketiga adalah dengan melakukan konsolidasi demokratik masyarakat dan fase terakhir adalah dengan melakukan gerakan politik.

Pilar stabilitas dan dapat difungsikan sebagai pemersatu gerakan adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menempatkan seluruh kepentingan individu di bawah kepentingan masyarakat nasional. Revolusi hanyalah fase gerakan yang harus dilalui untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan nasionalisme harus ditempatkan sebagai khazanah wajib dalam mempertahankan kedaulatan di satu sisi dan keseimbangan di sisi lain. Akhirnya, meski banyak dialektika realitas terjadi, tapi kesepakatan bersatu dalam bingkai satu kesatuan bangsa tetaplah nomor satu.

Kesimpulan

  1. Manusia harus memiliki tujuan hidup sebagai manifestasi peran individu yang merdeka dan bebas. Kontribusi dan karya riil manusia konsekuensi logis keberadaan manusia sebagai makhluk yang eksis (ada). Eksistensi manusia ini mewujud atas dasar kepercayaan manusia akan adanya kekuatan TUHAN YANG MAHA ESA.
  2. Penulis adalah aktor kunci penciptaan sejarah. Konfigurasi realitas mampu dibaca publik dalam komposisi yang futuristis. Tatanan dunia ke arah perubahan adalah hasil karya para penulis dalam bereksistensi. Peran rasional mereka dalam membaca realitas adalah bentuk eksistensi yang terus berproses (becoming) menuju REALITAS yang sesungguhnya, yakni kebenaran.
  3. Media massa hadir untuk mewujudkan tatanan dunia yang akuntabel, transparan, plural, inklusif, emansipaitif, serta bervisi kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan. Media massa lahir dalam komposisi sistem sosial sebagai penyedia data dan fakta yang informatif, edukatif, dan menghibur. Peran ini kemudian dilembagakan dalam bentuk independensi dan objektivikasi analisis yang komprehensif dan utuh (holistic). Kapital sering dianggap sebagai prasyarat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis.
  4. Jurnalistik adalah syarat mutlak penunjang eksistensi media massa. Syarat ini adalah legitimasi penting masyarakat tentang persepsi mereka akan komposisi realitas yang ditawarkan media massa. Populis adalah syarat mutlak eksistensi media. Fakta harus objektif, investigatif, rasional, komprehensif, dan independen. Kriteria dasar ini yang kemudian disebut sebagai KEBENARAN MEDIA MASSA.
  5. Lisensi kebijakan pemerintah untuk memprakarsai perubahan yang termanifestasi dalam gerakan politik ini harus selalu diawasi oleh media massa. Revolusi adalah langkah pembenah realitas yang disharmoni. Sedangkan nasionalisme harus ditempatkan sebagai khazanah wajib dalam mempertahankan kedaulatan di satu sisi dan keseimbangan di sisi lain.

Pada akhirnya, karakter PABELANIS harus berstandar EKSIS, INVESTIGATIF, POPULIS. PABELAN harus berkarakter EKSIS dalam pengertian paham akan fungsi dan perannya, memiliki data valid dan terukur dari INVESTIGASI, serta mampu membahasakan semua temuannya itu kepada masyarakat dengan bahasa yang POPULIS.