Humaniora

Jalan dan Parade Kuasa

Jalan dan Parade Kuasa

Jalan selalu menampilkan realitas yang tak terduga. Di jalan, denyut kehidupan bangsa dan negara mengada. Ketika jalan menyimpan cerita, dengan sendirinya ia pun berubah menjadi sebuah mentalitas.

Tepat dua hari yang lalu, jalan Adi Sucipto Solo memanas. Ketika sinar matahari meranggas, mahasiswa dari seluruh kampus di kota Solo turun ke jalan. Mereka berarak dari timur dan barat bertemu di depan gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kota Solo.

Dengan komandonya masing-masing mereka membentuk suatu pusat massa. Sampai di depan gedung DPRD, walaupun mereka tahu di depan aparat bersiaga, nyali mereka nampak lebih tesulut dengan koor-koor penyemangat.

Unjuk rasa Selasa lalu berakhir dengan anti-klimaks. Namun, sisa unjuk rasa tidak lekas pudar. Plakat DPRD kota Solo rusak dan hilang separuhnya. Sisanya, pendidikan politik bagi mereka yang turut serta dalam aksi itu.

Tidak hanya di Solo, serentak di beberapa kota, jalan kota tengah memanas. Isu nasional seperti revisi beberapa undang-undang memicu beragam reaksi. Kinerja parlemen dan presiden sedang disorot kencang.

Hasilnya, reaksi itu berbuntut aksi unjuk rasa yang meluap di jalan. Bahkan di Jakarta, yang menarik, anak STM (Sekolah Teknik Menengah) sebagai anekdot kehidupan pelajar sampai turun ke jalan menemani para mahasiswa.

Di waktu yang berdekatan, algoritma media sosial saya menampilkan video yang menakjubkan. Tatkala situasi memanas karena aksi demontrasi yang kontinyu, di suatu jalan kota Jakarta belasan anak kecil bermain bola di tengah jalan besar.

Pemandangan seperti itu jelas sebuah pengecualian bagi jalan kota Jakarta yang belakangan semakin tidak ramah dengan warganya. Di kala kendaraan berjejalan menguasai jalan, keriangan anak kecil menyerobotnya. Namun begitulah keajaiban jalan. Tak terduga.

Mundur dua dasawarsa lebih sebelum aksi unjuk rasa serentak, reformasi menggaung. Tempat dimulai gaung itu, tentu saja di jalan. Aksi demi aksi melahap korban yang tak sedikit. Di tragedi Semanggi, nyawa melayang karena konfrontasi dengan aparat.

Pada waktu itu jalan Semanggi menjadi saksi bisunya. Mahasiswa kala itu seperti hari ini, menjadi motor gerakan di jalan. Mereka mempertaruhkan banyak hal, dan reformasi menjadi hasil setimpal untuk gerakan mereka.

Betapapun, memang tak mudah berurusan dengan jalan karena ia tempat di mana kehidupan warga terserap. Namun, dalam pemaknaan simbolis, jalan tak sesederhana tujuan pembuatannya. Di waktu-waktu tertentu, jalan menyimpan narasi-narasi politis yang tak terprediksi.

Bahkan jalan dapat menjadi parade kekuasaan bagi salah satu pihak. Karenanya, kehidupan jalan lebih sering didominasi oleh ketidaksadaran. Bermula dari ketidaksadaran, jalan diperebutkan sebagai simbol kuasa. Dan itulah arti perang makna dari banyak aksi di jalan.

Jalan Indonesia memang penuh kejutan. Ibaratnya ia seakan imajinasi, tapi benar-benar nyata. Tidak ada yang benar-benar seragam dalam dinamikanya, sehingga kemajemukan tersebut menjelma narasi unik bagi interaksi sosial sehari-hari warga yang ada di jalan.

Dan sebagaimana penyajian Gabriel Garcia Marquez ihwal kota Macondo, jalan Indonesia seperti realisme magis, realisme yang memendam keajaiban-keajaiban khusus. Dan berkat realisme magis jalan-jalan di Indonesia, demokrasi terus berproses dan mengada.

Magisme Jalan Orde Baru

Orde Baru itu kontroversial, struktur kekuasaannya, serupa yang diungkapkan antropolog George Junus Aditjondro, ditopang oleh organisme kekuasaan yang bersifat patronase dan patrimonial.

Dalam arti lain, Orde Baru membuat Indonesia menjadi negara yang kental dengan nuansa informal. Patronase-klientilistik yang pekat, membuat warganya memiliki ambisi pansos (Panjat Sosial) dengan cara-cara yang informal.

Sama halnya dengan cara mengendalikan struktur kekuasaannya, Orde Baru, terkenal oleh cara pencegahan kejahatan yang kontroversial. Di medio 1980-an, aksi Petrus (Penembak Misterius) dan Matius (Mati Misterius) sedang gencar-gencarnya dilakukan.

Ketika itu, warga yang diketahui memiliki tato, atau dikenal karena perangai premanisme, harus menemui ajalnya secara misterius. Aksi ini menimbulkan kecaman dari banyak pihak. Sebab, tindakan tersebut, dapat dikategorikan ke dalam extra judicial killing.

Pengendalian situasi seperti itu jelas bersifat informal. Sampai-sampai pemerintah Indonesia diminta mempertanggungjawabkan tindakannya di depan publik internasional. Akan tetapi cara-cara informal ini tidak hanya berhenti di aksi Petrus.

Pembiaran tubuh-tubuh yang tergeletak di jalan merupakan salah satu upaya memberi kejutan-kejutan bagi warga supaya bisa diseragamkan secara mekanis. Pengendalian situasi itu tidak resmi di depan publik. Kendati demikian, tujuannya adalah formalisme kesadaran warga.

Apa yang dilakukan negara dengan aksi Petrusnya adalah suatu unjuk kekuasaan yang memang secara sadar ditujukan untuk mengurangi kadar perlawanan warga. Negara ingin menunjukkan pada warganya bahwa ia kuat dan tidak dapat dilawan.

Mayat-mayat yang dibiarkan di jalan menanam kesadaran para warga ihwal supremasi negara. Sehingga, penanaman kesadaran itu berbuah pada pernormalan perilaku warga di jalan. Negara memberi pemaknaan terselubung bahwa jalan adalah garis batas antara kekuasaan negara dengan kebebasan warga.

Ketika reformasi datang, alur cerita berbelok. Kesadaran yang ditanam oleh metode tanam paksa itu, tak lagi bekerja. Ketidaksadaran warga menguasai perilakunya. Yang ada, warga seakan ingin mendobrak sekat-sekat penormalan negara.

Tidak bisa ditampik jika kemudian ada kemuakan-kemuakan tersendiri. Pastinya ada unsur penolakan yang telah lama terpendam. Akhirnya, jalan pun menjelma pelampiasan warga. Hasrat pembebasan diri tercurahkan lewat jalan dan apa yang ada di sekitarnya.

Saat bedah majalah LPM Pabelan berjudul Diskriminasi Etnis Tionghoa, sejarawan M.T Arifin mengatakan bahwa kerusuhan jalan yang terjadi di Solo pada 1998 tak seluruhnya menyasar toko-toko etnis Tionghoa saja.

Simbol-simbol  Orde Baru, seperti rumah Menteri Penerangan Harmoko, dealer mobil Timor, dan hal-hal yang dekat dengan Soeharto, ikut terkena imbas aksi massa. Benda-benda yang dibakar di jalan, mencerminkan luapan emosi pada simbol Orde Baru, yakni Soeharto.

Dalam kurun waktu 1980-2000 arus sejarah berbelok ke arah yang sangat bertentangan. Jalan, yang semula digunakan sebagai pawai kekuasaan negara, malah mewujud tali solidaritas warga. Kekuatan negara, di jalan, tak lagi ditampilkan lewat wajah tindakan pemerintah.

Kini masyarakat sipil dari pelbagai kalangan dapat menguasai jalan. Dan negara tidak lagi dapat membuat panoptikon (medium pengawasan), karena esensi dari demokrasi bukanlah mengawasi, tapi menyerap aspirasi.