Daerah

Menyoal Program Infrastruktur Perdesaan

Menyoal Program Infrastruktur Perdesaan

SEJAK Juli hingga Desember 2012, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kabupaten Klaten mulai direncanakan. Pelaksanaan, penyelesaiaan, bahkan laporan pertanggungjawabannya diserahkan oleh panitia kepada DPU Kabupaten. Karena, dana dari pusat bisa dicairkan. Sementara, Desa yang mendapat program itu segera membentuk OMS dan perangkat lainnya. Agar dana tersebut bisa dimanfaatkan.

Pelaksanaan sosialisasi, perencanaan bahkan pelaksanaan kegiatan di lapangan saya terlibat, dan diamanahkan menjadi sekretaris OMS (Organisasi Masyarakat Setempat). Entah ‘angin’ apa, Pak Lurah memilih saya dan temen-temen lima orang, untuk disahkan melalui MUSDES I di Balai Desa. Secara formal disepakati bersama OMS dibentuk oleh pihak Desa melalui Kepala Desa.

Tentu bangga, karena Desa saya mendapat dana 250 Juta dari Program PPIP. Saya pikir Program PPIP merupakan Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di bawah payung PNPM Mandiri. Yang kita tahu, kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat agar mampu melakukan identifikasi permasalahan, ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar. Serta menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Dengan tujuan, menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, secara individu maupun kelompok. Sehingga, mampu memecahkan pelbagai masalah kemiskinan dan ketertinggalan di desa. Kita tahu, prinsip-prinsip penyelenggaraan PPIP meliputi.

Dapat diterima (acceptable). Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa. Sehingga, diterima oleh masyarakat secara luas (acceptable). Prinsip ini berlaku sejak pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur, penentuan spesifikasi teknis, penentuan mekanisme pengadaan dan pelaksanaan kegiatan. Termasuk penetapan mekanisme pemanfaatan dan pemeliharaannya.

Transparansi. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui semua unsur masyarakat. Transparansi, antara lain dilakukan melalui penyebaran informasi, terkait program secara akurat dan mudah diakses masyarakat.

Akuntabel. Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Ihwal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan.

Berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Ditandai dengan rencana pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur terbangun secara mandiri oleh masyarakat.

Pendekatan PPIP sebagai berikut

Pemberdayaan Masyarakat. Artinya, seluruh proses pelaksanaan kegiatan (baca: tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan peran aktif masyarakat. Keberpihakan pada yang miskin. Artinya, orientasi kegiatan, dalam proses maupun pemanfaatan, hasil diupayakan dapat berdampak langsung bagi penduduk miskin.

Otonomi dan desentralisasi. Artinya, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan program dan keberlanjutan infrastruktur terbangun.

Partisipatif. Artinya, masyarakat khususnya kelompok miskin, kaum perempuan serta kelompok minoritas, diberi kesempatan terlibat secara aktif dalam kegiatan. Dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, serta memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari.

Keswadayaan. Artinya, kemandirian masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan tahapan kegiatan PPIP.

Keterpaduan program pembangunan. Artinya, program yang direncanakan dan dilaksanakan dapat sinergis dengan program pembangunan pedesaan lainnya.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan. Artinya, pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat mendorong terwujudnya kemandirian pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan stakeholders lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan.

Kesetaraan dan keadilan gender. Artinya, pelaksanaan kegiatan mendorong terwujudnya kesetaraan antara pria dan perempuan, dalam setiap tahap kegiatan dan pemanfaatannya.

Hubungan PPIP dan PNPM-MP

Kemiskinan di pedesaan masih menjadi tantangan pembangunan nasional. Mendukung pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan perdesaan mendorong peningkatan ekonomi lokal, Pendekatan pemberdayaan masyarakat mendorong kemandirian dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan, Peningkatan peran stakeholder akan mendorong keberlanjutan hasil pelaksanaan program ini. Salah satu yang melatarbelakangi program PPIP ada.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan program primadona. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012 ini, program pemberdayaan tersebut diusulkan akan ditambah menjadi 3000 desa sasaran. Sehingga, target 4400 desa tahun ini meningkat menjadi 7400 desa sasaran.

Demikian, disampaikan Direktur Pengembangan Permukiman Amwazi Idrus, saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Tingkat Pusat Program PPIP 2012 di Jakarta. Bila saya hitung dari anggaran yang dikeluarkan untuk program PPIP dalam setahun Rp.14.800.000.000.000. Begitulah kira-kira pertahun dana APBN kita untuk program ini.

Padahal, untuk PNPM-MP per desa hanya 100 juta-200 juta. Itupun aturannya yang sangat serius. Pengawalan ekstra pengunaan dananya, selalu diawasi oleh fasilitator dan beberapa lembaga yang peduli. PPIP juga dikawal oleh faskel. Tetapi, hanya saat pekerjaan dan pelaksanaan sudah selesai  dan sudah serah terimakan oleh Panitia ke DPU dan dikembalikan lagi ke Desa melalui MUSDES IV.