Nasional

Perekonomian ‘New Normal’ dan Bayang-bayang Praktik Monopoli

Perekonomian ‘New Normal’ dan Bayang-bayang Praktik Monopoli

Memasuki tahap ‘new normal’, tata perekonomian tentu saja berbeda dengan masa sebelum pandemi Covid-19. Beberapa sektor terpukul, bahkan gulung tikar, sementara sebagian lain bertahan, dan sebagian lagi, menangguk keuntungan besar.

Umumnya kompetisi bisnis, ketika sebagian usaha ‘terpaksa’ tutup, akan ada dominasi baru atas pasar. Begitu pentingnya pengawasan terhadap itu. Hukum persaingan harus ditegakkan. Setidaknya, ada dua pendekatan populer untuk melakukannya, yakni per se illegal dan rule of reason. Kedua pendekatan tersebut telah lama diterapkan di dunia hukum, untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang-Undang Anti-Monopoli atau tidak.

Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu guna menentukan, apakah suatu perjanjian kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

Sebaliknya, pendekatan per se illegal menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut. Dampak dari perjanjian kegiatan yang dianggap per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu serta pengaturan harga dijual kembali.

Kedua pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrem itu digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Misalnya, kartel (Pasal 11 ) dan Praktik Monopoli (Pasal 17 ), dianggap menggunakan pendekatan rule of reason. Sementara pemeriksaan penetapan harga (Pasal 5) dianggap menggunakan pendekatan per se illegal.

Pada prinsipnya, terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan per se illegal. Pertama, harus ditunjukkan lebih kepada ‘perilaku bisnis’ daripada ‘situasi pasar’. Karena, keputusan melawan hukum yang dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut mengenai akibat hal-hal yang melingkupi metode pendekatannya seperti ini dianggap fair, jika perbuatan ilegal merupakan ‘tindakan sengaja’ oleh perusahaan, yang seharusnya dihindari.

Kedua, adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan, harus dapat ditentukan dengan mudah. Meskipun demikian, diakui terdapat perilaku yang terletak pada batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.

Pembenaran substantif dalam per se illegal harus didasarkan pada fakta-fakta atau asumsi bahwa perilaku tersebut dilarang karena mengakibatkan kerugian bagi pesaing lain atau konsumen. Hal itu dapat dilakukan pengadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan pengadilan. Pertama, adanya dampak merugikan yang sinifikan dari perilaku tersebut. Kedua, kerugian, tergantung dari kegiatan yang dilarang.

Rule of reason Undang-Undang Anti-Monopoli menggunakan analisis ekonomi, yakni efisiensi, untuk mengetahui dengan pasti, apakah suatu tindakan pelaku usaha berimplikasi kepada pesaing atau tidak. Dengan kata lain, kegiatan yang dapat mendorong persaingan ditentukan oleh ‘economic values that is with the maximization of consumer want satisfaction through the most efficient allocation and use resources’.

Peran KPPU

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, seperti undang-undang persaingan pada umumnya, memberikan alternatif di antara dua pendekatan ekstrem untuk menilai tindakan pelaku usaha per se illegal dan rule of reason.

Hal ini mengingat ketentuan Pasal 35 yang menyatakan bahwa tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah menilai semua perjanjian maupun kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan secara alternatif, salah satu dari pendekatan yang berbeda itu. Dalam menentukannya, KPPU mendasarkan pada praktik yang dianggap paling baik (best practice) untuk menilai sebuah perjanjian kegiatan usaha tertentu dengan berpedoman pada tujuan pembentukan usaha, yakni efisiensi kesejahteraan konsumen.

Semoga kegotongroyongan tetap terpatri dalam jiwa dan raga bangsa Indonesia. Masa pandemi Covid-19 semoga tidak melahirkan keserakahan baru bernama ‘monopoli usaha’.

Ditayangkan Jogja Daily.